Home Ekbis Aksi Peringati May Day, Aliansi Rakyat NTT Himbau Guru Honorer Bentuk Perhimpunan

Aksi Peringati May Day, Aliansi Rakyat NTT Himbau Guru Honorer Bentuk Perhimpunan

483
0
SHARE

Kupang, Terasntt.com – Organisasi kepemudaan dan komunitas diskusi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTT melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Selasa (1/5/2018).

Dalam aksi damai tersebut, mereka menghimbau kepada tenaga kerja guru honorer untuk membuentuk sebuah perhimpunan guru honorer.

“Salah satu tuntutan kami kepada pemerintah adalah memperhatikan kesejahteraan para buruh, termasuk para guru honorer. Namun kami juga mengimbau kepada para guru honorer agar bisa membentuk sebuah perhimpunan guru honorer,” kata Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTT, Fransisko Lopes, Selasa (1/5/2018).

Perhimpunan ini kelak akan sangat membantu para guru honorer, karena segala aspirasi akan mudah didengar jika disuarakan melalui sebuah organisasi atau perhimpunan.

“Kita berkaca pada perkembangan yang terjadi di daerah lain. Di Jawa, Sumatera. Mereka memiliki perhimpunan, sehingga segala aspirasi mereka bisa didengar,” jelasnya.

Untuk kasus di NTT, menurut Lopes, selalu saja ada ketidakadilan yang didapatkan guru honorer dalam mengabdi.

“Satu hal yang disoroti adalah gaji guru honorer yang dihargai Rp 300 ribu per tiga bulan sekali. Bagi kami, mereka adalah buruh yang digaji dengan sangat kecil,” katanya.

Untuk itu, sambung Lopes, pihaknya secara aliansi menolak politik upah murah. Mereka juga menuntut agar negara harus segera memberikan jaminan hidup yang layak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ada.

Buruh Migran

Selain mengimbau pembentukan perhimpunan guru honorer, Aliansi Rakyat NTT juga menyoroti persoalan buruh migran yang memilih bekerja di luar NTT.

Menurut mereka, pemerintah provinsi belum bisa menciptakan lapangan kerja sehingga mengakibatkan banyak pekerja yang memilih bekerja di luar NTT.

“Pemerintah provinsi belum mampu menciptakan lapangan kerja sehingga banyak pekerja yang memilih jadi buruh migran. Hal ini juga mengakibatkan maraknya kasus human trafficking di daerah ini,” kata Lopes.

Human trafficking, sambungnya, merupakan dampak dari ekonomi politik yang dijalankan pemerintah, dan penyelesaiannya pun belum maksimal.

“Penyelesaian masalah human trafficking ini bukan hanya sebatas menangkap pelaku. Tapi yang harus dilakukan juga oleh pemerintah adalah menyiapkan lapangan kerja, alat produksi serta modal, jaminan keselamatan dan kesejahteraan kerja, agar orang berkeinginan memilih bertahan dan bekerja di sini,” tegasnya. (raf)

Berikan Komentar Anda.