Home Hukrim Amatata Desak KPK Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Waima

Amatata Desak KPK Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Waima

76
0
SHARE

Jakarta, terasntt.com — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Lembata Jakarta (Amatata) mendesak KPK mengungkap kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Waima. Jembatan yang dibangun dari dana BTT APBD II Tahun 2017 senilai  Rp 1.750.000.000 yang dikerjakan kontraktor pihak CPJ ini roboh.

Jembatan yang terletak di Desa Naga Wutun, Kecamatan Naga Wutun, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini hanyut diterjang banjir pada tanggal 26 November 2018 lalu.

Melihat kondisi jembatan seperti itu, Amatata melakukan kajian secara komprehensif dan menggelar aksi di depan Gedung KPK meminta agar kasus tersebut diusut tuntas dan mengungkap adanya dugaan korupsi, Jumat (7/11/2018).

Amatata menilai dan menduga Belanja Tak Terduga setelah di kurangi perencanaan, pengawasan dan lain-lain  ditemukan kejanggalan yakni anggaran itu digunakan sepenuhnya untuk pembangunan jembata, namun ada sisa anggaran sebesar Rp 1,6 M.

WN dalam orasinya meminta pihak KPK turun langsung ke Lembata untuk menyidiki proyek pembangunan Jembatan Waima yang diduga ada kejanggalan anggaran.

“Jembatan seperti itu tidak layak untuk dibangun karena akan hancur digerus air kali yang seharusnya dibangun jembatan gantung.  Percuma saja kalau dibangun dengan postur seperti itu,” tegasnya.

Menyambung hal itu, Choky Ratulela merasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam hal ini dinas terkait tidak serius dalam melakukan tugas dan fungsinya. Bupati selaku kepala daerah harus bertanggung jawab dengan mengorganisir, mengontrol dan mengevaluasi seluruh kinerja OPD dalam hal ini dinas terkait.

” Apabila dalam pembangunan Jembatan Waima ini tidak serius, maka hasilnya pun akan seperti ini,” jungkapnya”.

Epenk Djawang mempertegas fungsi dan wewenang dari KPK agar mampu membongkar kedok dari aparat yang melakukan tindakan pidana korupsi. Apabila dalam penyelenggaran negara adanya kejanggalan terkait anggaran, maka itu perlu diperhatikan secara khusus oleh KPK. Bupati Lembata selaku pemegang kuasa di Kabupaten Lembata harus transparan dalam proses apapun terutama yang berkaitan dengan anggaran, karena itu sangat sensitif, KPK harus menjaga independensi dan integritasnya kanjut Ciprianus Lerek.

Setelah 2 jam melakukan aksi di depan Gedung KPK akhirnya Amatata bertemu utusan KPK dan meyampaikan beberapa hal ke pihak KPK yakni, KPK perlu mengecek proses perencanaan, pengawasan dan sampai dengan terealisasinya pembangunan
Jembatan Waima yang seharusnya tidak layak dibangun dengan postur bangunan seperti itu. Apabila ada kejanggalan dalam proses anggaran, KPK perlu bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus itu sampai selesai.

Amatata mendukung penuh pihak KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang independen dalam mengidentifikasi proyek pembangunan Jembatan Waima.
Aksi diikuti puluhan mahasiswa dan aktivis NTT di Jakarta.(*/mas)

Berikan Komentar Anda.