Home Hukrim AMPERA Sebut Data Wabup Flotim Tidak Akurat

AMPERA Sebut Data Wabup Flotim Tidak Akurat

588
0
SHARE

Kupang, terasntt.com — Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Flores Timur menyebutkan data yang disampaikan Wakil Bupati Flores Timur, Agus Boli terkait luas lahan pelaksanaan penjarangan Jambu Mete tahun anggaran 2018, tidak akurat. Dalam ILPPD Kabupaten Flores Timur 2018, perluasan pemangkasan dan penjarangan Jambu Mete seluas 808,75 Ha yang berlokasi di 5 Kecamatan, 35 Desa yaitu: Kecamatan Titehena,Ile Mandiri, Lewolema, Demon Pagong dan Kecamatan Tanjung Bunga.

” Tidak akurat!! pasalnya total luas lahan penjarangan Jambu Mete 1.400 Ha sebagaimana disampaikan  Wabup Agus Boli yang ditayangkan https://humassetda.florestimurkab.go.id pada Selasa (03/09/2019) berbeda dengan data pada dokumen Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) tahun 2018,” Demikian ditegaskan anggota AMPERA Yeremias Dere Lasan melalui siaran pers yang sampaikan ke redaksi terasntt.com, Senin (9/9/2019).

Menurut AMPERA dalam ILPPD yang ditandatangani Bupati Anton H. Gege Hadjon, secara jelas mencantumkan salah satu kegiatan pada
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan tahun 2018 adalah perluasan pemangkasan dan penjarangan jambu mete seluas 808,75 Ha yang berlokasi di 5 Kecamatan dan 35 Desa.

” Dari penjelasan Wabup Agus Boli output luas lahan 1400 Ha sedangkan pada dokumen ILPPD output luas lahan 808,75 Ha. Ya jelas ILPPD yang valid lah, dokumen tersebut berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Flores Timur selama tahun anggaran 2018. Kami harap ke depannya dalam kapasitas sebagai pejabat publik tidak asal bunyi tanpa data yang akurat dalam menyampaikan setiap informasi atau penjelasan ke publik atas suatu hal yang telah menjadi case, sehingga tidak terjadi bias informasi di tengah-tengah masyarakat” kritik AMPERA.

AMPERA Flores Timur mengendus dugaan korupsi proses penganggaran Kegiatan Peremajaan, Pemangkasan dan Penjarangan Jambu Mete senilai Rp. 5.590.000.000 dalam APBD Tahun 2018. Anggaran tersebut dimasukan  pada rapat Penyempurnaan Hasil Evaluasi Ranperda APBD  yang mana pada tahap pembahasan kegiatan tersebut senilai Rp. 972 juta tidak mendapat persetujuan bersama, justru mengalami peningkatan secara drastis menjadi Rp. 5,5 Miliyar. Dugaan korupsi tersebut telah dilaporkan AMPERA ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT pada tanggal 29 Agustus 2019.(*/m45)

Berikan Komentar Anda.