Home Daerah Cegah Human Trafficking, Kemensos dan Rumah Perempuan Lakukan Bimsos Bagi Mantan WNI...

Cegah Human Trafficking, Kemensos dan Rumah Perempuan Lakukan Bimsos Bagi Mantan WNI M KPO

59
0
SHARE

Kupang, Terasntt.com- Upaya pencegahan agar Warga Negera Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI M KPO) agar tidak kembali lagi menjadi korban (retraffick) setelah pulang kembali ke daerah asal.Maka Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang (RSTS & KPO mengelar bimbingan sosial (Bimsos) bagi bagi mantan WNI M KPO berupa bantuan dana stimulan guna dikelolah secara baik untuk melakukan usaha untuk keberlanjutan kehidupan mereka.

Kegiatan tersebut kali ini dilakukan bagi
250 orang WNI M KPO yang berada di Kabupaten Kupang, NTT, Rabu (13/11) oleh RSTS & KPO bekerjasama dengan Lembaga Kesejetheraan Sosial (LKS) Lembaga Rumah Perempuan Kupang dan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kupang.

Kegiatan yang berlangsung di gereje  Bethesda Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, NTT, Rabu (13/11) tersebut dihadiri oleh Dirktur RSTS & KPO, Waskito Budi Kusumo, Kepala Dinsos Provinsi NTT, dr. Mesarasi Autapah, Kepala Dinsos Kabupaten Kupang, Yohanis Masneno,  serta Direksi Lembaga Rumah Perempuan Kupang, Libby Ratuarat Sinlaeloe.

Dalam kegiatan tersebut, Dirktur RSTS & KPO, Waskito Budi Kusumo mengatakan, tujuan dari untuk memberikan pengetahuan, skillkepada WNI M KPO agar mampu untuk meningkatkan keberfungsian sosial di masyarakat dan mempunyai rintisan usaha dalam meningkatkan mata pencaharian  melalui pemberian bantuan stimulan usaha sebesar Rp.900.000 perorang yang diberikan melalui rekening.

Karena,katanya kadang-kadang kita melihat hidup di luar negeri enak, namun belum tentu baik.Oleh karena itu kita bersama Dinsos melihat hal ini guna bisa membantu mereka yang sudah dipulang untuk bagaiamana bisa melakukan kegiatan berkelanjutan mereka.

“Bimbingan sosial ketrampilan yang diberikan tersebut terdiri dari kegiatan praktek belajar pembuatan kue, praktek olahan pangan strategi memulai usaha-usaha, dan strategi pemasaran,” Lanjutnya. WNI M KPO yang dipulangkan dari Malaysia dan negara lain setelah dipulangkan ke daerah asal mengalami situasi berisiko yang berkelanjutan diantaranya kekurangan informasi akses bantuan, resiko dan masalah yang terkait kepulangan yakni resiko pulang ke rumah tanpa hasil, malu, dijebak dihutan, disharmoni keluarga, berhutang selama kepulangan hingga mengalami sakit/ cacat fisik.

Selaian itu, berlanjut tanpa bantuan  yakni me jadi rentan untuk diperdagangkan kembali terkait sesampai di daerah asal tidak mendapat akses pekerjaan yang layak, mendapat situasi ekonomi yang lebih buruk karena jebakan hutang/terlilit hutan situasi ini membawa kerentanan untuk dioerdagangkan kembali.

Sehingga, tambahnya untuk mengatasi permasalah tersebut, pemerimtah telah banyak melakukan berbagai upaya mulai dari hulu hingga hilir meliputi rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.

“Secara data WNI Mingran bermasalah di 10 provinsi di Indonesia  teratas dari Malaysia yang dipulangkan ke daerah asal tahun 2016-2018, secara total 22.388 orang, dan dimana  untuk NTT berada pada posisi urutan ke lima,” ujarnya.

Ia merincikan, 10 provinsi tersebut yakni  Provinsi Jawa Tengah sebanyak 9073 orang, NTB sebanyak 3768 orang, Provinsi NAD sebanyak 2686 orang, Sumatera Utara sebanyak 2648 orang, Jawa Tengah sebanyak 1141 orang, Provinsi NTT sebanyak 845 orang, Jawa Barat 827 orang, Jambi sebanyak 544 orang, dan Provinsi Lampung sebanyak 535 orang serta Sulawesi Selatan 321 orang.

“Mereka yang dipulangkan ke derah asal ini tentunya membutuhkan reintegrasi sosial yang dapat diakses untuk keberlanjutan hidup. Bantuan reintigrasi sosial yang dapat diberilan berupa pelatihan ketrampilan hidup dan kesempatan ekonomi yang dapat memberikan peran yang penting dalam memdukung pemulihan dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang atau trafficking,” jelasnya.

Oleh karena itu, bantuan sebesar 900.000 perorang yang diberikan melalui rekening hanya stimulan, sehingga dalam pengelolaan dia behasil maka dapat dibuat proposal untuk dikirim ke Kemensos guna dibantu lagi dana dalam pengembangan usaha nantinya.

Sementara itu, Direksi Lembaga Rumah Perempuan Kupang, Libby Ratuarat- Sinlaeloe mengatakan, bekerja diluar negeri adalah hak seseorang, namun tentunya dalam bekerja diluar negeri ada banyak tantangan diantaranya akses informasi, serta tidak.memiliki ketrampilan yang memamadai.

Untuk itu,Dikataknya melalui bimbingan sosial ini untuk keberlanjutan hidup setelah sudah berada di daerah asal.” Karena ada kelompok yang perna dibina oleh rumah perempuan yang memdapat bantuan  kemudian menjual hasilnya dan kembali untuk migrasi  lagi ke luar negeri dengan cara yang tidak dengan prosedural.

Sehingga Diharapakan dengan bantuan yang dapat dikelolah sebagai usaha produktif yang dapat guna keberlansungan hidup selanjutnya, agar tidak lagi kembali menjadi korban trafficking.(Yon)

Berikan Komentar Anda.