Dewan Dukung Walikota Berikan Sanksi bagi Lurah yang Pemalas

Dewan Dukung Walikota Berikan Sanksi bagi Lurah yang Pemalas

176
0
SHARE
Foto : Istimewa

KUPANG, Terasntt.com — Sekretaris Komisi IV DPRD Kota, Yuven Tukung mendukung pernyataan Waikota Kupang, Jefri Riwu Kore, bahwa tak segan – segan memberikan sanksi tegas bagi lurah yang menghadiri kegiatan – kegiatan penting, seperti Pemilihan Duta Anti Traficking tingkat Kota Kupang.

” Sanksi berupa teguran ini penting, agar mereka bisa sadar dan melibatkan diri dalam kegiatan – kegiatan yang bermanfaat. Kalau sanksi itu diberlakukan, maka saya yakin mereka akan melibatkan diri,” kata Yuven, di gedung DPRD setempat, Kamis, (30/11/2017).

Ia menjelaskan, kalau kegiatan kegitan penting seperti ini terus diabaikan para lurah, maka ujung-ujungnya masyarakat yang menjadi korban. Sebab, kegiatan Pemilihan Human Traficcing tersebut, merupakan Program yang baik yang sudah mulai didorong di tingkat kelurahan, agar masyarakat bisa mengetahuinya sedini mungkin.

Selain itu, Kata Juven, Pemerintah juga perlu mengintervensi anggaran pencegahan human trafficking, agar duta – duta yang sudah terbentuk tersebut bekerja maksimal dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar tidak gampang tergiur dengan rayuan calo yang mau memperjualbelikan orang yang tidak berdaya secara ekonomi dan kurang informasi.

” Duta-duta kelurahan harus didukung dengan dana agar terus mengelorakan informasi tentang human trafficking, karena jangan sampai setelah terbentuk tidak bisa berbuat apa-apa, karena ketiadaan dana,”ujarnya.

Dia menjelaskan, sasaran para calo adalah masyarakat ekonomi lemah dan berpendidikan rendah, sehingga mudah tergiur dan akhirnya menjadi korban di kemudian hari, sehingga perlu peran semua pihak termasuk parah lurah. Artinya lurah bisa melakukan pengawasan terhadap masyarakat diwilayahnya.

Juven menyarankan, untuk mrnghindari terjadi kekerasan di tempat kerja, para calon tenaga kerja kerja harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja ke kota – kota tujuan. Karena, kenyataannya, banyak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang tidak memiliki keahlian, sehingga kerap mengalami tindakan kekerasan, baik psikis, maupun fisik.

” Perlu kerja sama, baik dari pemerintah Kota, PJTKI, maupun Pemerintah Pusat agar menjamin keselamatan mereka,” katanya.

Semetara, terkait banyaknya tenaga kerja yang berangkat secara Ilegal, Juven mengatakan, bahwa Pemkot, mulai dari tingkat RT – RW, lurah, camat dan Dispenduk, agar dalam kepengurusan administrasi perlu ditelaa dengan benar.

” Pengawasan harus efektif, agar dokumen keluar dari Kota Kupang tidak menyalahi aturan, seperti pemalsuan identitas,”ucapnya.

Sebelumnya Walikota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan akan meberikan sanksi, berupa teguran kepada 41 lurah yang tidak ikut dalam Pemelihan Duta anti Human Trafficking
yang di gelar oleh Rumah Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(PPPA) Kota Kupang beberapa waktu lalu.

Menurut Jefri, para lurah tersebut dicurigai terlibat dalam kasus Human Trafficing selama ini .

” Masalah human trafficking telah menjadi bagian program untuk Pemerintah Kota Kupang, sehingga di tahun 2017 ini, Ke 51 Kelurahan yang ada di kota Kupang diwajibkan membentuk tim peduli human trafficking. Untuk lurah-lurah yang tidak terlibat, saya akan memberikan teguran. Karena saya curiga, jangan sampai terlibat dalam kasus trafficking, artinya jangan sampai melegalkan. Ini masalah yang serius, masalah suadara kita yang kita kirimkan ke sana,” katanya.

Jefri menegaskan teguran tersebut akan disampaikan pada saat rapat bersama dengan camat dan lurah se Kota Kupang dalam waktu dekat.

” Nanti dalam pertemuan bersama saya akan tegur, dan tanyakan kenapa mengikuti kegiatan itu,” katanya.

Jefri menambahkan, kasus Human Trafficking di Indonesia telah menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak. Untuk itu, dalam mencegah tingginya angka trafficking di Kota Kupang, salah satu upaya yang diwajibkan bagi seluruh lurah adalah membentuk tim anti Human Trafficking.

“ Dalam pencegahan human trafficking ini, sejak dilantik saya langsung blusukan ke Dispemdulcapil. Karena disana adalah katong-katong manipulasi dokumen baik KTP maupun akte,” katanya.

Ia mengaku, masalah human trafficking ini, lebih banyak dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen para anak-anak dan alamat yang mau dikirim ke luar negeri. Hal itu, mengakibatkan banyak korban yang tak di ketahui Identitasnya dan alamat domisili.

” Kita harus akui Kota Kupang adalah Kota pemberangkatan, jadi kerap kali identitas korban di manupulasi di Kota Kupang,”katanya.(dek)

Berikan Komentar Anda.