Home Daerah DPR-RI Diminta Segera Bahas & Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

DPR-RI Diminta Segera Bahas & Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

278
0
SHARE

Soe,terasntt.som — Persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menuntut perbaikan segera dengan menghadirkan payung hukum yang benar – benar melindungi kaum perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Data secara nasional (Publikasi FPL) tahun 2018 ada 447 kasus sedangkan tahun 2015-2019 sebanyak 270 kasus kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilaporkan ke Yayasan Sanggar Suara Perempuan sementara itu masih banyak yang belum dilaporkan.

Demikian dikatakan Direktur yayasan SSP Ir. Rambu Atanau – Mella dalam press realeasenya, Selasa (16/7/2019) kepada media di Soe.

Menurutnya berbagai advokasi RUU penghapusan kekerasan seksual telah dilakukan oleh Forum Pengada Layanan bersama komnas perempuan sejak tahun 2014 hingga sekarang dan advokasi saat ini telah memasuki tingkat pembahasan tahap II di Komisi 8 DPR RI.

Di tahun 2018,Panja RUU penghapusan kekerasan seksual di DPR RI telah melakukan rapat panja,meminta Daftar Inventaris Masalah (DIM) pemerintah, melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU) dengan para ahli,lakukan kunjungan ke daerah,studi banding ke Kanada dan Prancis yang memiliki UU ini dengan tujuan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini segera disahkan.

RUU ini sangat penting untuk disahkan karena selama ini kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan moralitas korban,baik oleh hukum maupun masyarakat serta tingginya jumlah ķasus kekerasan seksual dan bentuk kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan belum ada rumusan kebutuhan atau hak korban secara utuh sehingga hukum belum memberikan keadilan bagi semua korban seperti hak pemulihan dan hak restitusi.

Lebih lanjut menurutnya RUU penghapusan kekerasan seksual perlu memuat tentang tindak pidana kekerasan seksual merumuskan hak korban,saksi,dan keluarga juga hak penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Hal yang penting adalah tentang rehabilitasi pelaku, upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghapusan kekerasan seksual ,kewajiban penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban serta pendampingan dan menjaga kerahasiaan dalam proses peradilan.

Yayasan Sanggar Suara Perempuan yang sejak tahun 2000 secara konsisten mengkampanyekan Penghapusan kekerasan seksual di Kabupaten TTS saat dimulainya advokasi RUU ini.
SSP juga terlibat aktif bersama FPL bergerak bersama membahas strategi advokasi dan pembahasan substansi RUU tersebut.

Oleh karena itu ada 4 poin penting yang menjadi tuntutan Yayasan Sanggar Suara Perempuan adalah.
1.DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
2. Pemerintah daerah baik itu eksekutif legislatif dan yudikatif harus mendukung disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual di tingkat DPR RI
3.organisasi masyarakat sipil ikut mengkampanyekan penghapusan kekerasan seksual dan mendukung pengesahan RUU tersebut menjadi UU.
4. Media ikut mempublikasi informasi terbaru tentang perkembangan dan kemajuan proses disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual.(sys)

Berikan Komentar Anda.