Home Politik Fraksi Demokrat Menduga Pemprov NTT Manipulasi Dokumen APBD

Fraksi Demokrat Menduga Pemprov NTT Manipulasi Dokumen APBD

120
0
SHARE

Kupang, terasntt.com – Pergeseran APBD Pemerintah Provinsi NTT 2019 terus menjadi polemik di berbagai kalangan. Ketua Fraksi Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT), Winston Rondo menilai kasus tersebut sebagai manipulasi dokumen APBD oleh pemerintah pada beberapa item proyek fisik.

“ Rupanya rapi kerja eksekutif. Dokumen yang dibahas ditetapkan DPRD berbeda dengan dokumen eksekutif. Ini namanya manipulasi dokumen,” tegas Winston kepada wartawan di ruang fraksi setempat, Jumat (14/6/2019).

Menurutnya apa yang dilakukan pemerintah dengan merubah dokumen anggaran yang telah disepakati dengan DPRD NTT merupakan pelanggaran adminsitrasi.

” Dokumen yang tidak sesuai yakni Perda APBD, rencana kerja OPD, serta proses tender dan dokumen lainnya,” tegas Winston.

Untuk itu, Winston mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara detail terkait pergeseran anggaran sebesar Rp 60 miliar itu.

“ Ada juga keluhan dari Flores Timur, bahwa ruas jalan menuju Sagu di Adonara senilai Rp 10 miliar juga hilang. Kami belum tahu, karena belum ada penjelasan dari pemerintah,” katanya.

Ia juga mempertanyakan sikap pimpinan DPRD NTT yang diinfokan, bahwa telah menyetujui pergeseran anggaran itu.

“ Kami sudah pertanyakan ke pimpinan, dan dibantahnya, tidak ada persetujuam dengan pimpinan DPRD,” kata Winston.

Menurut Winston, pimpinan DPRD NTT telah menggelar pertemuan bersama pemerintah membahas terkait pergeseran anggaran itu, dan disepakati bersama akan dibahas secara khusus, apakah dalam rapat gabungan komisi atau semacamnya. “Pemerintah akan jelaskan dalam rapat bersama DPRD itu,” ujarnya.

Fraksi Demokrat NTT secara tegas menyatakan, tak ada kompromi terkait pergeseran anggaran ini.

Ia menjelaskan, bahwa Wakil Gubernur NTT, Yosep Nae soi mengaku pemerintah akan menjelaskan terkait pergeseran anggaran itu pada forum resmi. “Karena ditanyakan dalam forum resmi, maka akan kami jawab di forum resmi juga,” tegasnya.

Untuk diketahui sejumlah anggaran yang digeser antara lain, anggaran untuk segmen jalan provinsi di Sumba Timur yang telah disetujui di Badan Anggaran sebesar Rp 74 Miliar, namun pada Perda APBD berkurang menjadi Rp 46 miliar.

Juga ruas jalan Bokong – Lelogama, Kabupaten Kupang yang disetujui sebesar Rp 155 miliar lebih kemudian berubah atau naik menjadi Rp 185 miliar rupiah lebih.(m45)

Berikan Komentar Anda.