Home Politik Fraksi Golkar Harap Pemkot Perhatikan Kaum Disabilitas 

Fraksi Golkar Harap Pemkot Perhatikan Kaum Disabilitas 

321
0
SHARE

Kupang, Terasntt.com – Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang berharap Pemerintah Kota memberikan perhatian kepada kaum disabilitas.

Harapan Fraksi Golkar tersebut tertuang dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Jemari Yoseph Dogon dalam sidang paripurna DPRD setempat, Selasa (13/2/2018).

Dikatakan Dogon, terhadap kaum disabilitas yang sudah tercatat secara legal berada di Kota Kupang, diharapkan kepada Pemkot untuk diberikan bantuan sosial/hibah kepada organisasi penyandang disabilitas ini.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD,  Christian Baitanu ini dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Walikota Kupang tentang pengajuan 2 ranperda yabg diusulkan Pemkot Kupang.

Selain itu Fraksi Golkar juga mempertanyakan peran Pemerintah Kota Kupang dalam memfasilitasi kaum disabilitas untuk mendapatkab pekerjaan yang layak.

“Sejauhmana peranan Pemerintah memfasilitasi kaum disabilitas untuk memperoleh pekerjaan pada perusahaan di Kota Kupang, karena sesuai Peraturan daerah tentang ketenagakerjaan di Kota Kupang yaitu 1 berbanding 50,” kata Yos Dogon.

Sementara di bidang pendidikan, lanjut Yos Dogon, fraksi yang diketuai Tellenmark J. Daud ini mempertanyakan solusi dari Pemerintah terkait SMP, SMA Timpolmas yang menerapkan standarisasi kurikulum, akreditas, akselerasi secara sepihak tanpa berkoordinasi dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena sistem kegiatan belajar mengajar dan standar akselerasi yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Dinas Pendidikan.

Pemerintah, lanjut Yos Dogon, diharapkan dapat mencari solusi dalam rangka mengatasi kelulusan SD yang lebih banyak dari daya tampung yang ada pada SMP, sehingga dapat dilakukan pemerataan murid secara berimbang.

“Agar kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan pada pagi saja dan bukan sore hari,” sebutnya.

Masih soal pendidikan, Fraksi Golkar meminta pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online zonanisasi 90% dan presentasi 10%.

“Diharapkan Pemerintah bersama DPRD secara bersama mengambil kebijakan untuk menyiapkan Juknis dengan mempertimbangkan nilai akademik untuk menjadi salah satu persyaratan dalam dalam penerimaan siswa baru,” ungkap Yos lagi. (raf)

Berikan Komentar Anda.