Home Hukrim Hipanara Kupang “Beberkan” Hasil Investigasi Proyek Wai Noret di Adonara Tengah

Hipanara Kupang “Beberkan” Hasil Investigasi Proyek Wai Noret di Adonara Tengah

684
0
SHARE

Koordinator investigasi Wai Noret Hironimus Boleng

Kupang, terasntt.com — Himpunan Pelajar Mahasiswa Adonara Tengah (Hipanara) Kupang, kembali menyuarakan persoalan air minum bersih Wai Noret di wilayah Adonata Tengah. Tak tanggung -tanggung, kali ini Hipanara membeberkan sejumlah item kegiatan yang kurang dari volume pekerjaan, dan bahkan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan kontraktor.

Hasil penelitian dokumen dan investigasi lapangan itu, dibuat dalam pernyataan pers yang diterima redaksi Terasntt, Senin, (11/11/2019), ditandatangani oleh Koordinator Tim Investigasi Lapangan, Hironimus Boleng.

Hipanara menilai, hampir keseluruhan kegiatan proyek tahun 2017 lalu itu dikerjakan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan dan terindikasi korupsi. Pasalnya, ditemukan bahwa sejak awal pelaksanaan pembangunan Peningkatan SPAM Desa Hokohorowura, Desa Horowura, Desa Lite, Desa Kenotan, Desa Lewopao, dan Desa Lewobele, tidak dipasang papan nama proyek dan sejumlah item kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan teknis.

“ Sejak awal pembangunan proyek SPAM ini, masyarakat mendengar tetapi tidak mengetahui proyek itu melalui informasi yang menurut aturan harus dibuat dan dipasang pada tempat strategis oleh pelaksana proyek,” sebut Iron, sapaan bagi Hironimus Boleng.

Tak hanya itu saja, menurut Iron, perubahan volme pekerjaan lapangan yang diduga kuat menyebabkan air tidak bisa teralirkan secara normal sesuai dengan perencanaan teknis oleh PT. Cipta Wahana Nusantara, yang diserahterimakan pekerjaan perencanaan tanggal 26 Juni 2017, melalui Berita Acara nomor: DPU. PENRU. 602/42k/RCK/KP/2017 itu.

Dikataknnya, pipa dalam dokumen perencanaan seharusnya dipasang mulai dari mata air Wai Noret menggunakan pipa ukuran, sebagai berikut: pipa GIP 100 mm sepanjang 2,5 Km atau dihitung panjang pipa 6 meter maka kebutuhan pipa GIP 100 sebanyak 416,6 batang; pipa GIP 75 mm sepanjang 2,5 Km atau sebanyak 416,6 batang; pipa pipa GIP 50 mm sepanjang 2 Km, sebanyak 333,3 batang, pipa GIP 40 mm sepanjang 2 Km, atau sebanyak 333,3 batang dan pipa GIP 25 mm sepanjang 3 Km, atau sebanyak 500 batang.

Fakta lapangan ditemukan Hipanara, pemasangan pipa GIP 100 mm hanya dipasang sebanyak 72 batang dan menduga ketidaksesuaian itu juga pada ukuran pipa yang lain.

“ Penggunaan pipa tidak sesuai ukuran dan jumlah itu kami temukan dilapangan. Semua ukuran dan jumlah pipa yang dipasang, disandingkan dengan dokumen perencanaan berbeda. Misalnya data yang kami investigasi dari sumber mata air Wainoret, bahwa pemasangan pipa GIP 100 hanya 72 batang dari seharusnya 416,6 batang pipa atau dikalkulasikan dalam jarak hanya 432 meter dari 2.500 meter,” ujar Iron.

Tak pelak lagi, dari data lapangan yang dikumpulkan itu, Iron pun menyebutkan bahwa dugaan indikasi kerugian keuangan negara item pengadaan dan pemasangan pipa GIP 100 mm dengan total yang tidak kecil. Ia mengutip jumlah satuan dalam dokumen perencanaan RAB.

“ Pengurangan pipa GIP 100 mm medium A saja, jika dihitung sesuai RAB dalam Engineering Estimate, dihitung dalam 1 meter pengadaan dan pemasangan sebesar Rp. 217,009.86. Karena hitungan pengadaan dan pemasangan pipa GIP 100 mm dalam jarak sejauh 2,5 km, maka total pengadaan dan pemasangan pipa GIP 100 mm sebesar Rp. 542,524,659.74. Fakta lapangan hanya di pasang 72 batang atau dalam hitungan jarak hanya 432 meter, maka dapat hitung pengadaan dan pemasangan hanya sebesar Rp. 93,748,259.52. Dan kita semua bisa hitung dugaan indikasi kerugian uang negara dari total anggaran dan perkiraan pelaksanaan hanya 432 meter. Itu belum terhitung indikasi kerugian pada pengadaan dan pemasangan GIP 75, GIP 50, GIP 40 dan GIP 25,” tegas Iron.

Iron melanjutkan, bahwa selain temuan lapangan pada ukuran dan jumlah pipa, juga terkait dengan item kegiatan pemasangan aksesoris pipa. Jika dihitung, perkiraan penggunaan aksesoris penyambung pipa (socket) GIP 100 mm harusnya terpasang sebanyak 402 buah tetapi karena dipasang 72 batang maka socket dipasang hannya 36 buah dengan nilai satuan harga perunit Rp. 98.700,00.
“Biaya pengadaan dan pemasangan pipa itu berkaitan langsung dengan pengadaan dan pemasangan socket dan watermour. Untuk pipa GIP 100 mm, dalam perencanaan kebutuhan sebnayak 402 buah socket. Tetapi yang dipasang hanya 72 batang pipa maka dapat diperkirakan hanya 36 buah socket yang dipasang. Belum watermournya,” jelas Iron. Terus? Sabar dulu.

Fakta lapangan lanjut Iron, bahwa indikasi pembangunan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan lainnya adalah tidak dibangunnya jembatan sling baja sepanjang 30 meter, dengan ketinggian masing-masing tiang 30 meter dan 15 meter. Selain itu, pekerjaan crosing jalan juga tidak dilakukan oleh pihak kontraktor untuk menutup pipa.

Tak cuma itu, ketidaksesuai pekerjaan lapangan juga ditunjukan Iron dalam pembangunan reservoir yang disebutnya menyalahi perencanaan. Dalam melakukan invetigasi lapangan, ditemukan bahwa pembanguna reservoir harusnya sebanyak 2 unit masing di Dusun Hone Desa Hokohorowura dan di Desa Lewopao. Di Dusun Hone, misalnya pembangunan reservoir harusnya seluas 61 meter kubik tetapi hanya dibangun dengan ukuran 54.984 meter kubik.

“ Dalam dokumen perencanaan, pembangunan reservoir di Dusun Hone Desa Hokohorwura dan Desa Lewopao. Kami temukan bahwa pembangunannya tidak sesuai dengan perencanaan dan speknya. Di Dusun Hone misalnya, luas reservoir dikurangi dari 61 meter kubik menjadi 54,984 meter kubik. Itu belum terhitung speknya atau kualitas bangunannya, ungkap Iron.
Terus? Iron melanjutkan bahwa seharusnya di Waiwoten dibangun 2 hidran umum. Tetapi kenyataan dilapangan, tidak ada hidran umum yang dibangun pihak kontraktor, termasuk pembuatan rumah gate valve sebanyak 2 unit.

“ Ini sangat jelas bahwa kontraktor bekerja tidak sesuai perencanaan. Pembangunan hidran umum di Waiwoten harusnya sebanyak 2 unit tetapi dilapangan tidak ada. Jadi kita bisa hitung sama-sama bagaimana kerugian keuangan negara itu dilakukan oleh pelaksana proyek dan pihak yang terkait dalam proyek ini,” jelas Iron dan menyebutkan bahwa pihak kontraktor juga tidak membangun 2 unit gate valve itu.

Iron menyatakan kekesalannya kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kabupaten Flores Timur yang memberikan PHO dan FHO kepada kontraktor pelaksana tanpa melihat fakta di lapangan.

“ Kami sebagai masyarakat Adonara Tengah sangat kesal dengan pembangunana seperti ini. Ini bentuk kerjasama antara PPK dengan kontraktor dan menunjukan pembohongan terhadap publik. Dugaan korupsi uang negara mengalir pada pihak – pihak yang berkaitan dengan pelaksaan proyek ini, terutama PPK dan kontraktor pelaksana,” tegas Iron dan melanjutkan bahwa pihaknya bersama rekan-rekan seperjuangan terus mengawal kasus ini yang sudah dilaporkan ke pihak Kejakasaan Tinggi Kupang beberapa waktu lalu itu. (m45)

Berikan Komentar Anda.