Home Daerah Kadis Kesehatan Kota Kupang Mengaku Pasien DBD Tidak Ditanggung BPJS

Kadis Kesehatan Kota Kupang Mengaku Pasien DBD Tidak Ditanggung BPJS

143
0
SHARE

Kupang,Terasntt.com,-Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr.Ari Wijana mengaku setelah ditetapkannya Kota Kupang sebagai status KLB DBD, pasien yang dirawat di 12 rumah sakit yang ada di kota  tidak dibayar melalui BPJS. Karena ini sesuai Permen,sehingga  semua  biaya perawatan pasien DBD  menjadi tangungan pemerintah setempat melalui biaya tanggap darurat.

Demikian dikatakan Ari Wijana pada saat Komisi IV DPRD Kota Kupang melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk mengecek perkembangan kasus DBD, Senin (4/2) kemarin

Kunjungan Komisi IV DPRD Kota Kupang ini dipimpinan langsung  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalda Taek, dengan ditambah dua anggota diantaranya Mosez Benyamin Mandala, Abidin Aklis, serta ditamba dua pendamping yakni Jhon Keban  dan Ina Luan.

Menurut Wijana, setelah ditetapkan status KLB DBD oleh pemerintah kota pada tanggal 23 Januari 2019, dengan jumlah kasus DBD sebanyak 127 kasus,  maka pasien DBD yang mendapat perawatan  di semua rumah sakit tidak dibiayai oleh BPJS, tapi akan dibiaya pemerintah daerah melalui anggaran tanggap darurat.

“Pemberlakuan pembayaran pasien DBD melalui  anggaran tanggap daruray terhitung mulai tanggal 24 Januari 2019 sampai selesai,” katanya.

Menurutnya, berkaitan hal ini dirinya telah melakukan pertemuan bersama 12 direktur rumah sakit yang ada, dan dalam pertemuan tersebut dirinya meminta intinya para pasien DBD  yang melakukan perobatan di rumah sakit dirawat dulu, sedabgkan soal pembayaran nantinya akan baru dilakukan pemerintah kota.

Namun, lanjutnya  dalam pembayaran biaya perawatan bagi semua pasien DBD  yang mendapat perawatan dirumah sakit tersebut dihitung biaya perawatab kelas III, sesuai  dengan  sistim pembayaran menggunkan Jamkesda dan pelayanan E-KTP.

“Jika  RS Siloam merawat pasien DBD dirumah sakit tersebut  di VIP dengan biaya perhari Rp.1 juta, tetap proses perhitungan pembayaranya tetap standar kelas III, dan  sisanya bagian dari fungsi sosial atau nego rumah sakit dengan pasien. Intinya kami telah mengumumkan kepada masyarakat dimana pasien DBD dirawat pada rumah sakit manapun, pemerintah kota akan tetap membayar sesuai standar  kelas III,” kata  mantan Kadis Kesehatan Kabupatan Kupang tersebut.

Karena tambanya,  dalam proses pembayaran ini nantinya akan melihat dan  dihitung  sesuainperkiraan dinas dari  sisa jumlah pasien  DBD per tanggal 24 Januari 2019,  dikalikan dengan tarifnya  biaya perawatan di kelas III, dan selanjut tinggal dilakukan pembayaran melalui anggaran tanggap darurat  ke rumah sakit dimana pasien DBD dirawat.

” Ya  dengan peran masyarakat dalam semua lini  pencegahan DBD diharapkan dapat menurunya kasus DBD, karena sesuai perkiraan kami pada akhir Februari kasus KLB DBD sudah dapat dincabut,” ujarnya.

Tambahnya, sesuai keuangan  yang ada, dimana untuk dana tanggap darurat di Pemkot  sebesar Rp. 1 miliar, dan  ditambah dengan dana melalui APBD murni yang ada pada dinas kesehat  sebesar Rp. 500 juta tersebut akan disandingkan guna dapat melakukan pembayaran biaya pasien DBD yang dirawat di semua rumah sakit yang ada.

“Biaya penanganan kasus DBD sesuai perkiraan kami sebesar Rp. 4 milliar, yang termasuknya pembelian alat foging dan sebagainya, akan tetapi pembelian foging ini  ditunda, Maka  dana sandingan tadi jika dalam pembayarannya bagi rumah sakit yang merawat pasien DBD masih kurang  , serta  status KLB DBD belum dicabut   maka  kami akan usul melalui tim TPAD  ke DPRD guna mengunakan anggaran mendahului mendahului  pembahasan APBD perubahan dalam menyelesaikan biaya pembayaran pasien DBD,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalda Taek mengatakan, intinya upaya penanganan DBD dapat tetanggulangi secara baik bagi.Karena apa artinya biaya yang disiapkan, namun ada korban jiwa dikarenakan DBD.

“Kami intinya sangat mendukung dengan apa yang di rencanakan dinas kesehatan sebagai mitra dalam berupaya menangani masalah DBD yang berada dalam status KLB DBD ini,” katanya.(Yon)

Berikan Komentar Anda.