Home Ekbis Karyawan PDAM SoE Segel Kantor

Karyawan PDAM SoE Segel Kantor

1425
0
SHARE
Foto : Paul Paparesi

SOE, Terasntt.com — Puluhan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) beraksi menyegel kantor karena kecewa terhadap Pemerintah Daerah. Pasalnya Pemda TTS lamban merespon permintaah karyawan untuk mengiri jabatan direktur PDAM yang lowong akibat dugaan kasus korupsi.

Selain itu juga, akibat ketiadaan direktur, sudah dua bulan karyawan PDAM tidak menerima gaji, karena cairkan dana harus ditandatangani direktur. Bahkan tunggakan listrik juga mencapai dua bulan.

Pantauan Terasntt.com pintu masuk kantor, juga pintu samping disegel dengan cara memaku usuk.
Semua karyawan berada diluar halaman kantor sambil menunggu jawaban, Bupati TTS, Ir. Paul V.R Mella selaku pemilik perusahaan daerah.

Mereka meminta agar pemerintah daerah segera menyikapi permasalahan tengah dihadapi PDAM.
Selain itu juga, PLN sudah memutuskan aliran listrik pada pompa sumber air Nifuhuki (pompa pada sumur 1 dan sumur 2) dan Air Oenasi sehingga mengganggu pelayanan air kersih kepada masyarakat.

Demikian juga, gaji 63 karyawan PDAM belum dibayar selama dua bulan serta karyawan yang harusnya pensiun belum mendapat SK.

Salah seorang karyawan, Anton Raja mengatakan, bahwa penyegelan ini akan terus dilakukan dan pelayanan air minum untuk pelanggan dengan sendiri dihentikan sebelum pemerintah Kabupaten TTS sebagai pemilik perusahaan memenuhi tuntutan mereka.

” Kami akan segel dan kayu yang kami paku dipintu tidak akan kami buka sebelum pemerintah menjawabi tuntutan kami,”tegas Anton.

Penyegelan kantor PDAM tersebut sebagai buntut lambannya pemilik perusahan dalam hal ini pemerintan menunjuk pengganti direktur Yan Nenotek yang tersangkut hukum dan tengah menjalani persidangan di pengadilan Tipikor Kupang.

Hal tersebut tentu menghambat seluruh proses dan kegiatan operasional PDAM dan juga gaji para karywan karena tidak ada pihak yang berwenang untuk mengeluarkan uang selain Direktur PDAM.
Karena sesuai, Perda tentang pengelolaan manajemen perusahaan PDAM SoE pengeluaran keuangan dalam jumlah banyak maupun sedikit harus ditandatangani direktur atau pelaksana tugas yang ditunjuk.

Kabag Keuangan Lely Hayer, mengaku bahwa sebenarnya uang itu ada baik untuk membayar gaji karyawan maupun untuk membayar tagihan listrik yang berjumlah 48.260.603 serta biaya operasional lainnya.

Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada dasar yang kuat baik berupa memo maupun petunjuk lainnya dari pemilik perusahaan.

” Uang ada baik untuk bayar gaji karyawan maupun untuk bayar tunggakan listrik. Tapi siapa yang mau tandatangan agar uang tersebut bisa keluar. Kami tidak punya kewenangan apalagi belum ada memo atau petunjuk dari pemilik perusahaan (Pemkab TTS),” katanya.

Lely menambahkan konsidi tersebut sebanarnya sudah dilaporkan ke Pemkab TTS melalui Bagian Ekbang Setda TTS untuk ditindaklanjuti, namun hingga saat ini belum ada langka konkrit yang diambil pemilik perusahaan sehingga menimbulkan reaksi penyegelan kantor PDAM SoE.

Sementara salah seorang pelanggan Endi La’a yang hendak mengadukan macetnya air di rumahnya, menyayangkan sikap Pemkab TTS yang terkesan lambat untuk menyikapi hal tersebut.

” Saya datang untuk lapor karena air di rumah saya tidak keluar dari kemarin. Saya melihat langsung dan mengetahui persoalan yang terjadi di PDAM, maka berpendapat kelemahan ada pada Pemkab akibat lambat menyikapinya. Kalau dari awal kan tidak mungkin adanya kejadian ini. Yang dirugikan masyarakat pengguna air. Kalau ini dibiarkan maka akan ada reaksi dari masyarakat pengguna air,” tegasnya.

Menyikap kondisi tersebut, Wakil Buppati TTS Drs. Obet Naitboho mengatakan, bahwa pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terutama dalam hal kebutuhan air minum.

Dan ia mengaku sudah mendapat telepon dari Bupati Mella yang meminta agar segera menandatangani Surat Keputusan tentang pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM, agar pelayanan air minum kepada masyarakat tidak mengamali persoalan dan juga gaji para karyawan bisa dibayarkan.

” Pak Bupati telepon saya karena beliau dalam keadaan sakit dan dari Bagian Ekbang sudah mengantar SK plt untuk ditandatangani hari ini juga. Kita harapkan agar persoalan di PDAM sudah bisa diselesaikan hari ini, dan keuangan sudah bisa dicairkan,” kata Naiboho.(pol)

Berikan Komentar Anda.