Home Hukrim Pemkot Tak Lagi Pakai Jasa Pengacara

Pemkot Tak Lagi Pakai Jasa Pengacara

527
0
SHARE

Kupang, Terasntt.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang tak lagi menggunakan jasa pengacara/kuasa hukum yang permanen selama lima tahun kedepan.  Hal ini dilakukan untuk menghematan biaya.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Alan Girsang saat ditemui di kantornya, Jumat, (2/3/2018).

Menurutnya  penggunaan jasa pengacara oleh Pemkot kini sudah diubah dari mekanisme sebelumnya.

“Pak Wali sudah merubah kebijakan ini, jadi kontrak pengacaranya hanya saat ada kasus,” katanya.

Dijelaskannya, sebelumnya Pemkot telah melakukan kontrak dengan salah satu lembaga bantuan hukum selama lima tahun.

Namun, katanya, dengan perubahan kebijakan ini, maka mekanisme perjanjian kerja sama (PKS) diperbaharui setiap tahun dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di bagian Hukum.

“Kalau dulu hanya dengan satu lembaga saja selama lima tahun dengan setiap tahun perbaharui administrasinya seperti PKS,” sebutnya.

Menurutnya, Kebijakan Walikota tahun 2018 ini, telah ditentukan mekanisme baru untuk sistem penggunaan jasa dengan berganti-ganti pengacara.

“Sekarang sudah diubah dengan cara gantian pengacara, bukan satu lembaga saja,” sebutnya.

Dikatakannnya, sistem pergantian jasa pengacara disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Alasannnya, agar setiap pengacara menangani kasus sesuai latar belakang ilmu.

“Pak Wali mau, ketika ada kasus baru kita hubungi pengacara dan yang menangani kuasa hukum yang memiliki latar belakang sesuai kasus yang terjadi agar lebih efisien,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam tahun ini, Walikota Kupang sudah mengeluarkan 4 SK untuk penangan empat perkara perdata dan tata usaha negara dan kasus yang terjadi di ruang Wakil Walikota Kupang.

“Sekarang SK penunjukan dibuat sesuai nomor perkara dan yang menagani sekarang adalah Nikolaus Kelomi dan Novan Manafe,” sebutnya.

Ditanya alokasi anggaran untuk pembiayaan honor jasa pengacara di tahun 2018, Girsang mengatakan tak tahu persis, namun alokasi anggaran dipersiapkan untuk 10 perkara.

“Kita hanya alokasi anggaran untuk 10 perkara, 8 perkara sudah dialokasikan dianggaran murni sedangkan dua biasanya pada perubahan anggaran,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus mengatakan persiapan anggaran untuk biaya persiapan jasa pengacara secara aturan diizinkan, sehingga komisi I telah mengetahui dan menyetujuinya.

“Ada aturannnya sebagai dasar hukum, sehingga dialokasikan anggaran untuk itu,” sebutnya. (raf)

Berikan Komentar Anda.