Home Politik Pergeseran Anggaran Melanggar Hukum, Ini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara

Pergeseran Anggaran Melanggar Hukum, Ini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara

121
0
SHARE

Kupang, terasntt.com — Polemik pergeseran anggaran secara sepihak oleh Pemerintah Provinsi NTT masih bergulir. Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Jhon Tuba Helan mengatakan itu melanggar hukum dalam hal ini peraturan daerah/ Perda. Dan tidak boleh ada pergeseran kecuali ada yang mendesak dan luar biasa, tapi harus atas persetujuan DPRD.

” APBD dibahas dan ditetapkan bersama kepala daerah dan DPRD lalu dimuat dalam perda. Tidak boleh ada pergeseran karena melanggar hukum. Boleh kalau ada hal – hal yang mendesak itupun harus sesui dengan prosedur anggaran dan meminta persetujuan DPRD,” kata Tuba Helan kepada wartawan di Kupang, Selasa (2/7/2019).

Ia menegaskan, bahwa pergeseran anggaran seharusnya ada persetujuan DPRD karena produk anggaran berdasarkan pembahasan bersama antara pemerintah dan DPRD.

Tuba Helan mengatakan, bahwa pergeseran anggaran dilakukan secara sepihak itu melanggar perda dan peraturan perundangan lain yang lebih tinggi.

Ia menjelaskan, bahwa ada aturan yang mengatur tentang keberadaan DPR, yakni UU nomor 23 tahun 2014 tentang tiga fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Bahwa pemerintah mengusulkan anggaran lalu dibahas bersama DPR dan ditetapkan.

” Persetujuan anggaran oleh DPR jadi, jika ada pergeseran harus atas persetujuan DPR, ” tegasnya.(m45)

Berikan Komentar Anda.