Home Daerah RDP Dengan Pemerintah, Komisi I Desak Seleksi Perangkat Desa Dilanjutkan

RDP Dengan Pemerintah, Komisi I Desak Seleksi Perangkat Desa Dilanjutkan

398
0
SHARE

Saat RDP Komisi I DPRD  – Pemerintah TTS/ foto erik sanu

Soe, terasntt.com — Komisi I DPRD TTS melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dalam hal ini OPD akibat terkatung – katungnya seleksi perangkat desa. RDP dipimpin ketua komisi I Uksam Selan Sekretaris Lusianus Tusalak bersama anggota Thomas Lopo, Gustaf Nabuasa sementara OPD yang hadir masing – masing Dinas PMD Bagian Hukum dan Inspektorat di ruang rapat komisi I, Jumat (8/11/2019).

Uksam mengatakan sudah banyak aspirasi masyarakat terkait seleksi perangkat desa yang terus tertunda baik perorangan, aktivitas LSM dan tokoh masyarakat.

Sebagai mitra komisi I pihaknya ingin tau apa yang sesungguhnya terjadi sehingga seleksi perangkat desa yang terus tertunda.
Adapun hal yang dipertanyakan
Ada aparat desa yang habis masa namun masih terima honor.

Yang kedua SKCK dan surat keterangan sehat yang berlaku selama kisaran tiga sampai enam bulan apakah jika seleksi dilanjutkan apakah surat itu akan gugur padahal untuk mendapatkan surat tersebut butuh antri berhari hari.

Sementara itu Lusianus Tusalak lebih menyoroti satu hal yakni anggaran yang dicairkan berkaitan dengan seleksi perangkat desa yang digunakan panitia sehingga terkesan hanya menghamburkan uang.

Kadis PMD George D Mella menjelaskan UUD No 16 tahun 2014 tentang Desa dengan berbagai regulasi. Dan kondisi yang ada berhubungan masih adanya masih banyak Perangkat desa yang terima honor Padahal masa jabatannya habis itu karna memang belum ada perangkat desa hadil seleksi perangkat desa.

Penjelasan Bagian Hukum terkait
Proses berjalan melalui beberapa tahapan .Terkait SKCK dan surat kesehatan tahapan administrasi dinyatakan selesai dan tidak ada masalah. Sehingga jika dilanjutkan tetap sah karena penundaan berdasarkan surat bupati bersifat sementara.

Sementara Inspektur Inspektorat Yakobis Nahas mengatakan
Tidak bermasalah lebih khusus honor yang masih diterima dan tetap berjalan selama belum ada aturan sehingga tidak bisa dikatakan sebagai temuan.

Atas penjelasan tersebut, Komisi I mendesak pemerintah segera melanjutkan seleksi perangkat desa karna tidak ada masalah.
Terkait surat bupati yang mengatakan selesai pelantikan hanya bersifat penundaan sementara dan juga sudah kadaluarsa.(sys)

Berikan Komentar Anda.