Home Nasional Referendum Dinilai Bukan Solusi Tepat untuk Papua

Referendum Dinilai Bukan Solusi Tepat untuk Papua

188
0
SHARE
Aksi protes di Papua. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Jakarta, terasntt.com — Papua menjadi sorotan setelah aksi protes dan bentrokanterjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh warga sekitar hingga bentrok di Malang, Jawa Timur pada Jumat (16/8).

Pernyataan bernada rasialis ditujukan kepada mahasiswa asal Papua.

Hal itu berbuntut aksi protes di sejumlah wilayah di Papua Barat dan Papua pada Senin (19/8). Bahkan di Sorong, Papua Barat, warga masih melancarkan aksi dengan memblokade sejumlah jalan arteri pada Selasa (20/8). Dengan kata lain, situasi keamanan belum sepenuhnya kondusif.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai bentrokan dan aksi protes yang dilakukan masyarakat Papua merupakan letupan atas permasalahan yang selama ini dirasakan. Misalnya, diskriminasi dan ekonomi, ketika masyarakat Papua tidak bisa menguasai perekonomian di daerahnya sendiri.

Persoalan itu terpendam begitu lama dalam benak. Hingga kemudian, emosi mereka meletup ketika mahasiswa Papua mendapat perlakukan rasialis di Jawa Timur.

“Ya (meledak kemarin) itu kan tinggal masalah trigger-nya saja, tapi akar soalnya sudah lama tidak diselesaikan. Kalau ini tidak diselesaikan nanti muncul lagi, muncul lagi, dengan berbagai hal itu bisa sangat rentan terjadi lagi,” ucap Adriana saat dihubungi, Selasa (20/8).

Adriana menyebut permasalahan terkait Papua memang bukan barang baru. Kesenjangan ekonomi dan diskriminasi kerap terjadi.

Namun, bukan berarti pemerintah Indonesia perlu menggelar referendum dalam waktu dekat. Menurutnya, referendum bukan solusi tepat. Pemberian kemerdekaan secara langsung dari Indonesia juga bukan jawaban.

“Terlalu cepat kalau bicara ke arah situ,” tuturnya.

Adriana kembali menekankan soal persoalan tentang Papua, yakni soal diskriminasi. Dia mengatakan masih sering ditemukan sikap merendahkan terhadap masyarakat Papua.

Menurut Adriana, jauh lebih baik jika semua pihak memahami terlebih dahulu kondisi yang ada saat ini. Termasuk tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Setelah itu, baru bisa mendapatkan solusi yang tepat.

“Sekarang kita ribut bagaimana meredakan konflik tapi akar persoalan bagaimana martabat Papua dihargai, selama ini kan tidak pernah diurus,” kata Adriana.

Aksi protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Perusakan bangunan dan mobil dilakukan oleh massa.

Misalnya di Manokwari, massa membakar gedung DPRD Papua Barat. Kemudian di Sorong, Papua Barat, massa sempat membuat aktivitas bandara lumpuh. Sel pun dirusak hingga para narapidana bisa melarikan diri.

Di Jayapura, Papua, aksi berjalan damai. Meski begitu, jumlah massa yang turun ke jalan tergolong sangat banyak. Tentu melumpuhkan aktivitas perekonomian setempat.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengamini bahwa gelombang aksi protes di Papua dan Papua Barat merupakan buntut dari peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur pada Jumat (16/8). Kala itu, asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya dikepung oleh berbagai elemen masyarakat dan juga aparat pada Jumat (16/8). Warga mengaku mendapat video para mahasiswa Papua merusak bendera merah putih, sehingga mendatangi asrama.

Namun, mahasiswa Papua sempat dihujani pernyataan rasialis. Mereka diminta keluar dari asrama dengan teriakan-teriakan yang bernada negatif.

Aparat lalu menembakkan gas air mata sebelum mengamankan 43 mahasiswa. Tak lama kemudian mereka dipulangkan kembali.

Peneliti Amnesty International Indonesia, Papang meminta Presiden Joko Widodo dan pemerintah memerintahkan aspek HAM dalam mengembalikan situasi keamanan menjadi kondusif kembali. Dia menyebut dugaan pelanggaran HAM sudah begitu sering terjadi di Papua.

Bilamana memang jelas-jelas ada pelanggaran HAM yang dilakukan, lanjutnya, perlu ada tindakan tegas. Jangan sampai malah menambah catatan buruk.

“Kami dari Amnesty tuntutannya bukan soal politik atau merdeka atau tidak, tapi siapa pun yang melakukan pelanggaran HAM harus dibawa ke muka hukum oleh sistem Indonesia,” kata Papang.

Papang mengingatkan bahwa pelanggaran HAM di Papua cenderung memburuk sejak 10 tahun terakhir. Tindakan kekerasan yang dialami masyarakat setempat tidak pernah sepenuhnya bisa dihentikan.

Sementara masyarakat Papua, kata Papang, menganggap tempat tinggalnya terus dikeruk oleh para pendatang. Perekonomian pun dikuasai oleh para pendatang.

Masyarakat Papua sendiri hanya merasakan ketidakadilan. Perlakuan kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan anggota TNI dan polisi, kata Papang, juga turut menyertai.

“Dan angka kekerasan itu sebetulnya juga dari riset Amnesty 10 tahun terakhir ini justru lebih banyak persoalan-persoalan nonpolitis,” ucap Papang.(CNN/gst/sur)

Berikan Komentar Anda.