Home Ekbis Sederhanakan Izin Tata Niaga Sapi dan Terapkan One Stop Service

Sederhanakan Izin Tata Niaga Sapi dan Terapkan One Stop Service

566
0
SHARE

KUPANG, Terasntt.com — Pemerintah daerah diminta agar menyederhanakan perizinan perdagangan ternak sapi antar pulau. Menerapkan secara one stop service melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT.

Demikian benang merah dari Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Tata Niaga Sapi di NTT yang diselenggarakan Ombudsmqn RI Perwakilan NTT di Neo By Aston Hotel Kupang, Jumad (16/6/2017).

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menjelaskan tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut untuk mengetahui implementasi Tata Niaga Sapi dan faktor-faktor yang menghambatnya.

” Systemic Review yang kami lakukan untuk melihat efektifitas dan efisiensi dari sistem tata niaga sapi, apakah telah benar-benar berpihak kepada para petani-peternak atau belum” ujar Beda Daton

Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau (HP2SK) NTT menilai tata niaga sapi belum berjalan efekfif dan efisien oleh karena dalam mengurus perizinan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan masih mendapat duplikasi perizinan.

” Untuk pengurusan rekomendasi mendapatkan izin mengantarpulaukan sapi masih terdapat pendobelan dan butuh waktu hingga satu minggu,” kata Sekretaris HP2SK NTT Daniel Para

Selain itu, ia menjelaskan persoalan lain terkait pengambilan darah sapi untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) juga masih terjadi pendobelan.

Mneurutnya, sapi – sapi yang sudah diambil sebelumnya di daerah selanjutnya dilakukan pengambilan darah lagi saat masuk ke Balai Karantina sebelum diantarpulaukan ke luar daerah.

Apalagi, lanjutnya, pengambilan darah sapi yang diantarpulaukan seperti daerah tujuan Kalimantan dilakukan hingga 100 persen.

” Untuk 500 ekor dari daerah sampai di Karantina juga diambil darah lagi untuk semuanya, jadi waktunya sudah terlambat, kasihan sapi-sapi kita ini seperti disiksa,” tegasnya.

Ia mengaku, pernah meminta pihak Balai Karantina dan Dinas Peternakan setempat agar saling kerjasama sehingga pengurusan dokumen maupun kesehatan sapi ini dapat dipangkas menjadi lebih efektif.

” Karena sapi yang masuk ke Karantina yang juga berlaku sebagai `holding ground` ini seperti terhambat, padahal dulu-dulunya tidak seperti ini,” katanya.

Pengusaha sapi lainnya yang juga anggota HP2SK Yakobus Kira mengatakan, idealnya urusan dokumen pemasaran sapi harus didasari pada prinsip pelayanan, lebih cepat lebih baik.

” Misalnya untuk urusan rekomendasi di kabupaten sehari, di provinsi juga sehari maka itu jauh lebih efektif secara one stop service melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)” katanya.

Sementara dari aspek efisiensi, ia meminta pemerintah setempat untuk mengkaji kembali penetapan tarif sapi per ekor yang mengalami kenaikan yang signifikan.

” Seperti yang terakhir di bulan Juni ini, di provinsi itu tarifnya dari Rp 20.000 per ekor menjadi Rp 50.000 per ekor, untuk itu dilihat kembali pola pengukuran sehingga tarifnya naik signifikan,” katanya.

Kepala Seksi Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Kupang Yulius Umbu mengharapkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) cukup dikeluarkan sekali oleh Karantina sebagai pintu masuk dan keluar pengantarpulauan sapi. (raf)

Berikan Komentar Anda.