Home Daerah Sidang Pra Peradilan, Saksi Ahli : Orang  di Luar Kontrak Tidak bisa...

Sidang Pra Peradilan, Saksi Ahli : Orang  di Luar Kontrak Tidak bisa Dijadikan Tersangka

496
0
SHARE

Soe, terasntt.com — Sidang pra peradilan terhadap Kejari TTS oleh Jefri Unbanunaek dalam kasus dugaan korupsi Embung Mnelalete di ruang sidang Cendana PN Soe, Rabu (13/2/2019), saksi ahli, Aksi Sinurat SH,M.Hum mengatakan orang di luar kontrak kerja tidak bisa dijadikan tersangka.

Sindang mendengar keterangan saksi ahli, bersama kuasa hukum pemohon  Yanto Ekon dan Rian Kapitan dan juga termohon serta media cetak online dan elektronik lokal dan nasional, Aksi Sinurat yang adalah dosen FH Undana  mengatakan, penetapan tersangka harus ada bukti permulaan dan objek pra peradilan termasuk penetapan tersangka.

Penetapan tersangka harus ada bukti
sesuai pasal 184 KUHAP, yaitu didasari pada dua alat bukti, yakni selalu dikaitkan dengan unsur tindak pidana antara subjek hukum dan pasal yang dipersangkakan. Sehingga jika tidak ada kaitan maka tidak bisa ditersangkakan.

” Perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan sebab – akibat jadi kalau tidak ada eksistensi dengan perbuatan yang dirangkaikan  maka itu tidak sah,” tegasnya.

Sinurat yang  juga pernah bersaksi untuk beberapa  kasus korupsi hubungan hukum  antara pihak yang terikat kontrak adalah PPK dan penyedia barang jasa, sehingga di luar dari orang tersebut tidak bisa memiliki hubungan hukum yg harus dipertanggung jawabkan .

Terkait transfer dana dari penyedia barang dan jasa untuk pihak di luar kontrak sekalipun ada bukti namun tidak bersifat melawan hukum karena ia hanya disuruh oleh orang yang terikat kontrak lagi pula  bukti tersebut tidak  berkualitas dengan perbuatan yang dipersangkakan.

” Transfer bukan merupakan alat bukti permulaan apalagi tidak ada hubungan hukum jadi harus objektif melihat hubungan hukum,” ujarnya.

Kuasa hukum pemohon Yanto Ekon menyoroti soal pihak yang berwenang menghitung/mengaudit kerugian negara karna bukan pihak yang punya  kompetensi dalam hal ini BPK.

” Penetapan tersangka tidak didasari alat  bukti yang cukup dan  tidak  ada hubungan hukum karna pemohon tidak pernah tanda tangan surat apapun dan
Dalam penetapan tersangka ternyata kerugian negara ditentukan lewat hasil perhitungan penyidik bukan lembaga yang berwenang,” tegasnya.

Sementara itu termohon lewat penyidik  Khusnul  Fuad ,SH mengatakan tetap  fokus pada pra peradilan dan sudah menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi ada nilai positif untuk menguji kinerja kejaksaan.(sys)

Berikan Komentar Anda.