Home Daerah Tak Punya Ijazah, Perangkat Desa di TTS Diangkat Karena Ketokohan

Tak Punya Ijazah, Perangkat Desa di TTS Diangkat Karena Ketokohan

519
0
SHARE

Kaban PMD Kabupaten TTS, George Mella/ foto erik sanu

Soe, terasntt.com — Banyak perangkat desa di Kabupaten TTS yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Mereka diangkat karena ketokohan.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kaban PMD) Kabupaten TTS, George Mella saat rapat dengar pendapat dengan komisi I DPRD TTS, Jumat (8/11/2019).

Menurutnya banyak aparat hanya diangkat bahkan ada orang yang karena ketokohannya aehingga ditinjuk untuk menduduki posisi tertentu. Selain itu di Kabupaten TTS juga masih ada perangkat hanya mengantongi ijazah SD dan SMP.

Ini jelas bertentangan dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, bahwa aparatir desa minimal pendidikan SMA atau sederajat.

Tidak hanya dari segi pendidikan, aparat desa yang ada saat ini, dari segi umur juga ada yang sudah melewati usai maksimal perangkat desa yaitu 60 tahun.

” Aparat desa yang ada saat ini banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan seleksi perangkat desa serentak agar perangkat desa bisa disesuaikan dengan aturan UU desa,” ungkap Mella.

Selain itu, lanjut Mella dari segi susunan organisasi perangkat desa yang ada di Kabupaten TTS sudah tidak sesuai dengan pasal 11 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi perangkat desa.

Dari 266 desa di Kabupaten TTS, 250 diantaranya masuk kategori desa Swadaya dan masih memiliki struktur organisasi 3 kepala seksi dan 3 kepala urusan. Padahal sesuai Permendagri Nomor 84 tersebut, Desa dengan kategori Swadaya seharusnya hanya memiliki susunan struktur 2 kepala seksi dan 2 kepala kaur.

Hal ini berdampak pada membengkaknya anggaran yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan para perangkat desa tersebut.

” Kalau kita masih tetap pakai struktur perangkat desa yang lama maka kita akan defisit anggaran mencapai 16 miliar. Oleh sebab itu, agar kita tidak mengalami defisit anggaran karena beban biaya perangkat desa yang tinggi maka kita harus segera menyesuaikan dengan Permendagri tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, proses seleksi perangkat desa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, pengangkatan perangkat desa yang lama tidak sesuai lagi dengan UU Desa. Sesuai amanat UU desa, maka pengangkatan perangkatnya harus melalui proses seleksi.

” Perangkat desa yang lama diangkat kepala desa tanpa melalui proses seleksi. Dan hal itu tidak sesuai UU desa. Oleh karena itu, proses seleksi perangkat desa serentak menjadi sesuatu yang urgen untuk menjawab tuntutan UUD Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015,” ujarnya.(sys)

Berikan Komentar Anda.