Home Politik Terkait Pergeseran Anggaran, Ini Jawaban Pemprov NTT

Terkait Pergeseran Anggaran, Ini Jawaban Pemprov NTT

224
0
SHARE

Kupang, terasntt.com – Pergeseran anggaran yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat, pemerintah provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya memberikan jawaban. Bahwa betul terjadi pergeseran karena adanya rasionalisasi anggaran 2019 pada ruas jalan poros tengah Sumba Timur ke ruas jalan Bokong – Lelogama.

Surat jawaban Pemprov NTT yang ditandatangani Sekda NTT, Benediktus Polo Maing dengan perihal penyesuaian teknis rencana pembangunan jalan yang diperoleh media ini, Rabu (19/6/2019) menyatakan, bahwa penyesuaian anggaran itu disebabkan terjadinya pelebaran jalan dari jalan dari 4,5 meter menjadi 5,5 meter pada ruas Bokong -Lelogama, sehingga membutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp 26,4 miliar lebih.

Menurut Polo Maing pelebaran jalan itu dilakukan, karena adanya pembangunan obsevatorium nasional dan taman nasional langit gelap oleh Lapan, serta peningkatan pemanfaatan jalan ke perbatasan negara dan aktifitas ekonomi.

Atas dasar itu, lanjutnya maka rasionalisasi anggaran dilakukan dari ruas jalan Ngonggi – Wahang – Malahar di Sumba Timur dari anggaran sebelumnya Rp 74,5 miliar lebih pra penetapan APBD menjadi Rp 54 miliar lebih pada penetapan APBD 2019.

Rasionalisasi anggaran itu dialihkan ke ruas jalan Bokong – Lelogama yang pada pra penetapan Rp149 miliar lebih naik menjadi Rp175,5 miliar lebih.

Penyesuaian ini dilakukan dengan prinsip tidak menghilangkan pembangunan ruas jalan yang telah disepakati bersama DPRD pada rapat komisi maupun badan anggaran.

“ Untuk ruas jalan Nggonggi – Wahang-Malahar yang tertunda akan dan akan diprioritaskan dalam perubahan APBD 2019,” tegasnya.

Sementata terkait status jalan Bokong – Lelogama disebutkan, bahwa status jalan provinsi baru dapat direvisi pada tahun 2022 sesuai revisi Kepres 256 tahun 2017.

Berdasarkan legal opinion kantor pengacara negara pada Kejati NTT tentang pembiayaan jalan kabupaten, maka Gubernur mengeluarkan keputusan No BU.260 tahun 2019 per 16 Januari 2019 menugaskan dinas PUPR untuk mengerjakan jalan itu.

Sementara ruas jalan Hansisi – Tanjung Meolao di Pulau Semau, Kabupaten Kupang sepanjang 3 KM, Polo Maing menjelaskan, bahwa ruas jalan itu sudah melalui pembahasan antara pemerintah dan DPRD pada masa sidang penetapan APBD. “ Ruas jalan itu juga berstatus jalan provinsi,” ujarnya.(m45)

Berikan Komentar Anda.