Home Hukrim Tingkatkan Judicial Education, KY NTT Gelar Diskusi Publik

Tingkatkan Judicial Education, KY NTT Gelar Diskusi Publik

674
0
SHARE

Kupang, Terasntt.com – Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) Wilayah NTT menggelar Diskusi Publik tentang Perbuatan yang merendahkan Kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan upaya penegakan hukumnya, di Hotel Aston, Kupang, Kamis, (30/8/2018).

Diskusi Publik ini menghadirkan empat Pemateri, masing-masing dari Komisioner KY, Prof. Dr. Aidul Fitriciadi Azhari, SH.M.Hum,wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Amril, SH, Kapolda NTT yang diwakili Kombes Pol, Agus Hermawan, Akademisi Dekan Fakultas Hukum Undana, Yohanes Nome, SH.MH serta Moderator Hendrikus Ara Lamarian, SH.MH dari PKY NTT dan dihadiri unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, NGO, Ormas/OKP dan serta Media Masa.

Biro Advokasi dan Rekrutmen Hakim KY, Kurniawan Pasaribu, selaku ketua Panitia mengatakan, tujuan digelarnya diskusi publik tersebut untuk meningkatkan pemahaman tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan hakim yang bersih, jujur dan profesional sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim serta pengaturannya yang terdapat didalam kitab UU pidana.

Meningkatkan pemahaman tentang dimensi dan indikator perbuatan yang termasuk merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, mencegah terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Dan proses hukum perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” sebutnya.

Dikatakannya, sejak adanya KY melalui undang-undang nomor 22 tahun 2014, KY terkesan mengedepankan fungsi menegakan kehormatan, keluhuran dan martabat perilaku hakim.

Namun, lanjutnya, setelah adanya undang-undang nomor 18 tahun 2011, tentang perubahan atas UU no 22 tahun 2014, KY tidak hanya berfungsi untuk penegakan semata, melainkan dalam menjalankan tugasnya, menjaga kehormatan hakim, mengkampanyekan hak-hak para pencari keadilan dan hak perlindungan terhadap hakim yang selanjutnya disebut Judicial Education.

“Selanjutnya Komisi Yudisial bermaksud mengajak seluruh stakeholder untuk bersama membanagun peradilan dan menjaga marwah hakim dan pengadilan,” sebutnya.

Diakatakannya, Progran Judical education memilki tiga pilar strategis, yaitu, pilar Pemerintahan, pilar aparat penegak hukum, dan pilar masyarakat.

Pilar Pemerintahan, katanya, diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan menghormati dan mematuhi aturan hukum, dan pilar aparat penegak hukum diharapkan mampu menjadi roda penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak memebeda-bedakan dalam penegakan hukum.

“Sedangkan pilar masyarakat diharapkan mampu menjaga dan menghormati penegakan hukum sendiri,” ujarnya.

Sementara, Komisioner KY, Aidun Fitriciadi Azhari, mengatakan meskipun Peradilan sudah lama hadir di Indonesia, namun kesadaran masyarakat akan pentingnya peradilan masih lemah.

Untuk itu, salah satu cara dalam Judicial Education itu adalah masyarakat harus mempunyai kesadaran dalam menghormati pofesi hakim atau kedudukan hakim.

“Dimasyarakat kita, hakim masih diposisikan seperti Pegawai biasa, meskipun di pengadilan dipanggil sebagai yang Mulia,” sebutnya.

Kesadaran seperti ini, katanya, sering tidak dimiliki masyarakat, bahkan pada tingkatan Akademisi pun kurang memahami secara baik posisi hakim.

“Dibanyak kasus, para akademisi sering membuat pernyataan yang sama sekali tidak menghormati hakim,” ujarnya.

“Untuk itu, Diskusi yang digelar hari ini, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlunya menghormati hakim,” ujarnya. (raf)

Berikan Komentar Anda.