Home Humaniora Waspada, Bermain – Main Dengan Data Pribadi !

Waspada, Bermain – Main Dengan Data Pribadi !

969
0
SHARE

Oleh : Mira Natalia Pellu
Mahasiswi Pasca Sarjana, Studi Ilmu Komunikasi, Atma Jaya Yogyakarta

Kupang, terasntt.com — Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan akses informasi bagi setiap individu diseluruh dunia. Hal ini ditandai dengan lahirnya internet.

Semenjak kemunculannya internet telah dipandang sebagai pusat informasi yang bebas. Karena muda diakses dari berbagai tempat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan menghasilkan informasi bebas hambatan karena dapat menghubungkan satu situs informasi ke situs lainnya dalam waktu singkat.

Sebelum adanya internet, seseorang membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya ekstra, terutama dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Karena dahulu masih bersifat tradisional dengan mengandalkan media kertas serta masih harus mencari katalog dan media lainnya. Namun sekarang kita tidak perlu pusing lagi dengan memanfaatkan mesin pencarian (search engine) seperti googel dan lain – lain dapat dengan mudah membantu semua pekerjaan kita. Murah, mudah dibawah kemana saja dan efisien merupakan tawaran menarik dari internet.

Di Indonesia menurut data statista 2019, pengguna internet pada tahun 2019 mencapai 107,2 juta naik 12,6% dari tahun 2018 yakni sebesar 95,2 juta dan tahun 2017 sebesar 84 juta pengguna (Jayani: 2019). Pengguna internet di Indonesia didominasi oleh pengguna media sosial. Data pengguna media sosial di Indonesia menurut We are social didominasi oleh pengguna youtube 88%, whatsapp 83%, Facebook 81%, Instagram 80%, Line 59%, Twitter 52%, FB Messenger 47% dan BBM 38%, Linkedn 33% dan lain-lainnya (websindo, 2019).

Banyak pilihan untuk mengakses internet mulai dari menggunakan komputer, laptop dan juga menggunakan telepon pintarya atau smartphone. Namun pada umumnya masyarakat lebih senang menggunakan smartphonenya untuk mengakses internet karena dinilai lebih dekat dengan masyarakat dan juga karena dengan membawa smartphone lebih terasa mudah, tinggal mengisi kuota internet atau menyalahkan fitur wifi kita sudah bisa mengakses internet dimanapun dan kapanpun dengan santai. Tingginya pengguna media sosial di Indonesia tidak dibarengi dengan kesadaran dalam melindungi data pribadi. Misalnya saat hendak mendaftarkan akun media sosial, yakni facebook. Ada langkah yang harus dilewati yakni mengisi biodata singkat yang disediakan oleh pihak facebook. Dengan santainya dan tanpa pikir panjang kita mau saja memberikan data pribadi kita kepada pihak facebook saat mendaftarkan akun facebook milik pribadi, tanpa tahu sebenarnya untuk tujuan apa data-data itu diminta .

Pada bulan april 2019 ini dunia dihebohkan dengan bocornya 540 juta informasi data pengguna facebook (Hafid, 2019). Lalu pertanyaannya berapa banyak data milik masyarakat Indonesia yang bocor? Sementara menurut detiknews.com (dalam Hafid: 2019) Indonesia merupakan pengguna facebook terbesar ke empat didunia. Ini tentunya menjadi sebuah masalah besar dan hendaknya menjadi perhatian khusus bagi semua pihak.

Bagaimana tidak banyak tindakan kejahatan yang mengatas namakan pemilik data pribadi mulai bermunculan. Dengan membobol akun, mengidentifikasi data pribadi mulai dari nama, nomor telepon, kepribadian dan password dari akun media sosial kini sangat mudah dilakukan.

Menjadi sebuah kekhawatiran karena kini pasar gelap yang khusus menjual data-data pribadi atau dark web tengah mengitai siapa saja. Situasi ini tentu meresahkan kita semua sebagai pengguna media sosial yang telah terbiasa membagikan segala momentnya dalam postingan status atau instastory tanpa tahu bahwa banyak mata tengah memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Identitas pribadi yang dahulu dijaga dan dirahasiakan kini telah menjadi konsumsi publik.

Seperti kasus baru-baru ini yang dirasakan oleh seorang mahasiswi perguruan tinggi asal Jakarta. Dia memajang data terlalu lengkap seputar dirinya, sampai memposting foto-foto saat menggunakan pakaian seksi di pantai (Ningrum: 2016). Akibat terlalu membagikan data pribadinya, ditemukan ada sebuah blog palsu yang mengatas namakan mahasiswi tersebut serta dilengkapi dengan foto-foto seksinya. Naasnya, blog tersebut justru memasang tarif yang secara tidak langsung mengambarkan mahasiswi ini ‘nakal’ dan bisa di booking. Alhasil Dia dihubungi oleh banyak pria-pria nakal yang mengira bahwa mahasiswi ini memang menjual dirinya.

Atau nomer telepon kita misalnya. Lalu timbul pertanyaan, dalam sehari, kira-kira berapa kali kita di SMS oleh nomer-nomer yang tidak dikenal yang menawarkan segala usaha bisnis. BPKB, discount, memenangkan undian, atau pemberitahuan-pemberitahuan lainnya. Dari mana sebenarnya mereka mendapat nomer telepon kita? Ini tentu menarik namun selalu diabaikan oleh sebagaian masyarakat yang merasa bahwa ‘ah sudahlah, hanya nomer iseng’ atau membiarkan dan menghapus pesan tersebut tanpa berpikir sebenarnya apa yang sedang terjadi.

Direktoral Tindakan Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri (dalam Lidwina: 2019) menerima 3.130 laporan kasus kejahatan siber sepanjang januari-juli 2019. Laporan soal penipuan online paling mendominasi, yakni sebanyak 1.243 kasus. Disusul dengan penyebaran konten provokatif (1.136 kasus), pornografi (198 kasus), akses ilegal (153 kasus), dan peretasan sistem elektronik (126 kasus).
Kejahatan siber ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu computer crime (komputer sebagai alat utama) dan computer related crime (komputer sebagai alat bantu). Dari total kasus kejahatan siber yang dilaporkan sebanyak 441 kasus diterima melalui situs patroli siber. Sementara itu kasus ini telah menimbulkan kerugian sebesar Rp 363,9 juta (Lidwina: 2019).

Kasus-kasus kejahatan yang mengatas namakan pribadi tidak bisa terelakan lagi. Bagaimana tidak, jika data-data kita yang sangat rahasia sudah menjadi konsumsi sebagian orang yang tidak diketahui. Belajar dari kejadian ini setidaknya perlu adanya fokus dari semua pihak terutama pemerintah sebagai pengatur kebijakan. Rendahnya literasi digital digadang-gadang menjadi alasan mengapa masyarakat ikut andil dalam menyumbangkan data mereka di media sosial.

Pada umumnya masyarakat sangat senang untuk memiliki banyak aplikasi gratis yang bisa diunduh. Kegratisan aplikasi itu sebenarnya adalah salah satu jebakan ‘batman’ untuk mendapatkan data pribadi dari penguduh. Saat aplikasi selesai diinstal dan akan mengunakan aplikasi, pengunduh akan diberikan pertanyaan seputar apakah mengizinkan aplikasi mengakses data yang ada di teleponnya? Saat itu terjadi pengunduh dengan santainya memberikan ijin mengakses. Tanpa disadari ketika ijin diberikan telah terjadi proses barter data.

Pengunduh dapat menggunakan aplikasi dengan label gratis dan pemilik aplikasi telah memperoleh informasi pribadi. Sesimpel itu terkadang cara kita membagikan data, tanpa berpikir kelanjutan apa yang akan diterima.

Sementara itu jika dilihat di Indonesia belum memiliki payung hukum yang secara tegas melindungi data pribadi. Berkaca keluar, beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN seperti Malasyia, Singapura dan Filipina, telah memiliki undang-undang yang memang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi (Munawar: 2019). Padahal perlindungan data pribadi akan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global di masa mendatang.

Indonesia sendiri hanya memiliki RUU perlindungan data pribadi (RUU PDP) yang hingga kini masih nongkrong manis dimeja para anggota DPR. Walaupun begitu rupanya RUU tersebut sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2019. Namun sepertinya belum ada tanda-tanda alam untuk segera disahkan RUU perlindungan data pribadi ini.

Rujukan yang dipakai oleh untuk memproteksi data pribadi adalah dengan menggunakan Global Data Protection Regulation (GDPR) yang sudah diberlakukan semenjak Mei 2018 (Munawar: 2019). Dengan menerapkan beberapa prinsip atau aturan dari GDPR yakni setiap data yang digunakan harus mendapat persetujuan dari pemilik data dan data yang diakses harus relevan. Serta benar-benar dibutuhkan oleh pelaku bisnis. Tidak dibolehkan mengakses data yang dibutuhkan atau berlebihan.

Pemerintah perlu turun tangan untuk mengoptimalisasi penggunaan data pribadi dengan mengesampingkan ego sektoral demi mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian tentang regulasi dan perlindungan data pribadi (PDP) serta perlu adanya kerja sama literasi-literasi digitaal. Atau mungkin saja mengadopsi gaya negara luar misalnya Jerman, yang dari bangku pendidikan memang sudah mengajarkan anak-anak muridnya tentang pentingnya menjaga data pribadi karena memang di Jerman sudah ada kurikulum pendidikan khusus tentang literasi media.

Selain itu sebagai pengguna media sosial kita dituntut untuk lebih smart dan bijak dalam menggunakan media sosial seperti jangan terlalu terbuka membagikan alamat rumah, nomer telepon pribadi, foto-foto seksi atau data-data sensitif lainnya yang sebenarnya tidak perlu diumbar ke intenet. Karena kita tidak pernah tahu apakah ada orang lain yang berniat jahat dan ingin menjatuhkan kita. Juga perlu adanya dukungan serius dari orangtua sebagai sebagai agen kontrol sosial yang paling dekat dengan anak-anaknya.

Lewat kontrol orangtua dalam membimbing anak-anaknya dalam menggunakan media sosial dan memberikan batasan penggunaan media sosial per harinya akan membantu menyelamatkan anak-anak dalam membagikan postingannnya.(*)

Berikan Komentar Anda.